Viral  

Tunjangan Hari Raya (THR), Dari Mana Asal Usulnya?

Jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, belum lengkap rasanya jika tidak membahas soal Tunjangan Hari Raya (THR). Hal tersebut selalu menjadi topik perbincangan sebab setiap perusahaan wajib membayarkan THR atau pendapatan non upah kepada pekerja/buruh menjelang lebaran.

Berangkat dari topik tersebut, kira-kira dari mana ya asal-usul THR dan semenjak kapan itu diberlakukan untuk para pekerja di perusahaan?

THR mulai ada di Indonesia pada tahun 1950-an. Dan, yang pertama kali memperkenalkan istilah THR ialah Perdana Menteri dari Masyumi, Sukiman Wiryosanjoyo. Sukiman adalah saudara termuda kandung Satiman Wirjosandjojo, pendiri Jong Java. Dia lahir di Jawa Tengah, 1898. Kemudian semenjak 27 April 1951 – 3 April 1952, Sukiman Wiryosanjoyo menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-6 dalam Kabinet Sukiman-Suwirjo.

Dilansir dari sptsk-spsi.org, salah satu acara kerja kabinet ini ialah meningkatkan kesejahteraan terhadap para pegawai atau aparatur negara. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Sukiman Wiryosanjoyo. selaku Perdana Menteri ketika itu, menjelang hari raya para pamong praja (sekarang, ASN) yang harus diberi tunjangan.

Kala itu perekonomian Indonesia sedang dalam kondisi yang stabil, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, pemerintah menawarkan THR. Besarnya tunjangan hari raya oleh pemerintah kala itu besarannya antara Rp 125 (USD 11) sampai Rp 200 (USD 17,5). Nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai kurs yang berlaku sekarang  dengan nilai sebesar Rp 1,1 juta sampai Rp 1,75 juta.

Baca juga: Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Mampu Dikerjakan Dengan Metode Remote Working

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ketika itu mendapat protes dari para buruh yang bekerja di perusahaan swasta. Sebagai pekerja di banyak sekali perusahaan swasta, para buruh merasa turut terlibat membangkitkan perekonomian nasional. Para buruh juga menuntut THR mirip yang sudah diberikan pemerintah terhadap para ASN kala itu.

Pada tanggal 13 Februari 1952, para buruh di banyak sekali perusahaan swasta melakukan aksi mogok kerja, dan tuntutannya meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan agar para tersebut mendapat THR dari perusahaan swasta kawasan mereka bekerja. Menghadapi aksi protes dari para buruh mengenai tuntutan THR tersebut. pemerintah ketika itu eksklusif turun tangan. Dan kala itu, Perdana Menteri Sukiman meminta supaya perusahaan bersedia mengeluarkan THR atau tunjangan hari raya untuk para karyawannya.

Baru sekitar 1994, pemerintah mewajibkan semua perusahaan untuk memberi THR kepada pekerja/butuh yang telah bekerja minimal tiga bulan kerja. Kebijakan itulah yang kemudian menjadi populer sampai ketika ini. Namun peraturan resmi mengenai THR baru keluar sekian tahun berikutnya, lama setelah rezim berganti.

Di bawah kendali Orde Baru, Menteri Tenaga Kerja meluncurkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 04/1994 perihal THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Lantaran peraturan itu, hak para karyawan mendapat THR punya payung hukum.

Pada tahun 2003, yakni empat tahun pasca reformasi, peraturan tersebut disempurnakan. Pemerintah  dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 perihal Ketenagakerjaan, yang di dalamnya juga mengatur mengenai THR.

Kemudian pada 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 dan 19/2018 perihal THR dan gaji ke-13. Dalam peraturan itu, PNS, pensiunan PNS, anggota TNI dan Polri, pejabat, gubernur, wali kota, bupati dan wakilnya berhak menerima THR beserta gaji ke-13.

Jadi, kau udah dapet THR belum?

Baca Juga :  Asix V2 Token - Cara Beli Coin Asixv2 & Harga Terbaru 2022