Dewan Banteng Di Sumatra Barat Dibentuk Oleh – PRRI muncul dari hubungan yang tidak koheren antara pemerintah pusat dan daerah, sentralisasi pemerintah dan ekonomi yang berlebihan, dan ketakutan terhadap komunisme. Sumber: tirto.id dan Historia id. Infografis: Aris
Para pemimpin militer dan politikus di berbagai pelosok Jawa merasa bahwa pembangunan dan perekonomian pada tahun 1950-an, terutama setelah pembubaran RIS, cenderung terlalu terpusat di Jawa. Menanggapi ketimpangan yang terjadi antara wilayah Jawa dengan wilayah sekitarnya, Sumatera dan Sulawesi membentuk kelompok regionalis.
Dewan Banteng Di Sumatra Barat Dibentuk Oleh
Kelompok regional yang berkembang ini terdiri dari para pemimpin militer dan politisi yang semakin menyadari kedaerahan mereka sendiri, didorong oleh perasaan diabaikan oleh negara mereka. Dua WNI asal Australia, Daniel S. Lev dan Herbert Feith, masuk
Prri, Perang Dingin, Dan Cia
(1963), golongan daerah mengatakan bahwa pemerintahan cenderung sentralistik, birokratis, korup, dan mengabaikan keadaan di luar Jawa. Untuk itu diperlukan sistem pemerintahan desentralisasi yang memberikan otonomi luas kepada daerah.
Kecenderungan anti-komunis juga hadir dalam kelompok ini. Karena kelompok ini dari militer dan partai Masyumi. Keberhasilan Partai Komunis Indonesia pada Pemilu 1955 mengkhawatirkan kaum Komunis semakin dekat dengan kekuasaan. Ini akan menjadi penghubung antara blok regional dan Amerika Serikat, yang berusaha menahan komunisme. Bahkan Barbara Harvey ada di sana
(1984), dengan berani menegaskan bahwa PRRI dan “kawan sekapal”, dua kelompok yang serupa tetapi tidak identik, dibentuk untuk mengakhiri komunisme di Indonesia.
(2011), dinamika perekonomian Indonesia tahun 1950-an mengungkapkan bahwa konflik daerah merupakan akibat persaingan antar daerah dan pusat penguasaan atas sumber daya ekonomi yang melimpah seperti kopra, karet, dan minyak di luar Jawa. Hasil penjualan digunakan untuk membiayai anggaran militer dan jarang digunakan untuk kebutuhan masyarakat lokal yang tidak dapat dipenuhi oleh negara.
Kodam Bukit Barisan: Dipecah Nasution Untuk Mempersempit Gerak Prri
Pemimpin kelompok daerah di Sulawesi Utara telah menjalin hubungan perdagangan ilegal dengan Singapura dalam perdagangan kopra sebagai protes terhadap pemerintah. Masyarakat Minahasa kecewa dengan pemerintah yang memonopoli perdagangan kopra. Mereka merujuk pada perkembangan hubungan dagang ilegal di kawasan timur Indonesia ini. Begitu pula dengan penjualan karet ilegal oleh kelompok regionalis di Sumatera.
Agar pergerakan daerah lebih terorganisir, Kolonel Ahmad Hussain membentuk Panitia Banteng di Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956. Daerah-daerah lain menyusul, seperti Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Manguni di Sumatera Utara. Sulawesi. Komite-komite ini kemudian digabung menjadi komite perjuangan.
Payung Bangun (1996) menceritakan bagaimana Maludin Simbolon memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Jakarta menanggapinya dengan mengeluarkan surat wasiat. Pemimpin Dewan Gajah melarikan diri ke Sumatera Barat dengan bantuan Ahmad Hussain.
(2010) mencatat upaya untuk memediasi konflik antara pusat dan kabupaten. Ada private hall, ada juga forum publik nasional seperti Musyawarah Nasional dan Munap (Musyawarah Pembangunan Nasional), Piagam Palembang, dll. “Namun, ketika peristiwa Chikini terjadi pada akhir November 1957, niat baik itu menjadi begitu hidup sehingga semua upaya sebelumnya ditinggalkan, sementara teror, intimidasi, dan fitnah semakin tak tertahankan.” (halaman 3).
Pdf) Hitam Putih Prri Permesta: Konvergensi Dua Kepentingan Berbeda 1956 1961
Gugus daerah yang menjadi Dewan Banteng mulai memuncak ketika Ahmad Husein menyampaikan ultimatum kepada kabinet Juanda. Mestika Zed menjabarkan isi ultimatum tersebut di koran yang sama. Di antaranya, kabinet Juanda diundang untuk dibubarkan dan kekuasaan diserahkan kepada presiden atau pelaksana tugas presiden. Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX diminta membentuk kabinet sementara sebelum pemilihan berikutnya. Kemudian meminta Presiden Soekarno membatalkan semua pelanggaran konstitusi selama ini, bersedia kembali sebagai presiden konstitusional.
Dewan perjuangan mengancam akan membentuk pemerintahan otonom jika ultimatum tidak dipenuhi. Itu bukan hanya ancaman. Pada tanggal 15 Februari 1958, 61 tahun yang lalu hari ini, Pemerintah Revolusi Indonesia (PRRI) diproklamasikan di Padang, Sumatera Barat. Mantan Ketua PDRI Syafruddin Prawiranegara menjadi perdana menteri. Sedangkan Simbolone menjadi menteri luar negeri PRRI.
