Anime  

Beri Layanan Pemda Berbasis Metaverse, Kemendagri Luncurkan Kovi Otda

metaverse

Direktorat Jenderal (Ditjen) Otda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) meluncurkan terobosan baru, yaitu sebuah layanan konsultasi berbasis metaverse yang diberi nama Konsultasi Virtual Swatantra Kawasan (Kovi Otda). Hal tersebut menjadi kado peringatan Hari Swatantra Kawasan (Otda) ke-26 yang berlangsung pada Senin (25/4/2022)

Direktur Jenderal (Dirjen) Otda Kemendagri Akmal Malik mengungkapkan, terobosan tersebut adalah inovasi kekinian yang berfungsi sebagai layanan konsultasi pemerintah kawasan (pemda) seputar otonomi kawasan. Layanan ini dijalankan secara virtual dengan teknologi 3D yang memungkinkan pemda dapat memasuki dunia virtual.

“Kita launching sebuah inovasi untuk melayani Pemda seputar konsultasi otonomi kawasan berbasis virtual dengan teknologi metaverse atau 3D animasi. Jadi nanti Pemda akan bertemu aku dan pejabat lainnya untuk konsultasi dalam bentuk animasi 3 dimensi. Jadi kami akan bawa pemda dalam ruang animasi,” ujar Akmal dalam keterangannya, Selasa (26/4/2022).

Menurut Akmal, cara-cara pelayanan konvensional akan mati secara alami dan diganti dengan cara-cara pelayanan teknologi. Karena, memasuki era revolusi industri 4.0 banyak sekali perubahan terus terjadi.

“Suka tidak suka era revolusi industri 4.0 telah tiba, cara-cara lama atau konvensional dalam pelayanan akan mati ditinggal oleh zaman. Kami menyadari akan hal itu,” kata Akmal.

Selain efisien, kata Akmal, Kovi Otda memiliki banyak sekali kelebihan, yaitu fleksibel, meminimalkan biaya dan waktu, lebih nyata, serta dapat menjadi kantor masa depan yang menggantikan kantor fisik.

“Oleh sebab itu, kami harus tetap eksis pada zaman revolusi industri 4.0 ditandai dengan lahirnya terobosan, yaitu Kovi Otda berbasis metaverse,” ungkap Akmal.

Kehadiran Kovi Otda ini juga dipercaya dapat menjadi solusi dalam menekan penyebaran Covid-19. Karena, mirip diketahui kegiatan konsultasi dan koordinasi secara tatap muka berpotensi menimbulkan penularan.

Baca Juga :  Review Anime Takt Op. Destiny, Anime Dengan Action Yang Memukai Dan Karakter Yang Keren...

Selain itu, eksistensi software virtual ini juga sebagai upaya meminimalkan potensi terjadinya korupsi. Karena, menurut Akmal, salah satu upaya pencegahan korupsi ialah dengan membatasi ruang antara pemberi layanan dengan penerima layanan untuk bertemu secara eksklusif.

“Arahan Bapak Mendagri untuk menekan potensi terjadinya korupsi seputar layanan otonomi kawasan, maka kami membuat konsep yang intinya pemberi layanan dengan penerima layanan tidak bertemu,” kata Akmal.

KAORI Newsline | Sumber: IDX Channel